Suratberita.com – Karimun – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam surat keputusannya menyetujui UMK Karimun ditahun 2018 sebesar Rp 2.848.766. Upah tersebut naik sebesar Rp 228.006 dari tahun 2017.

Akan tetapi, Ketua FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar mengatakan federasinya masih menolak keputusan yang ditetapkan Gubernur itu. Adapun alasan penolakan kami, masih berkaitan dengan penggunaan PP No. 78 Tahun 2015 tentang penetapan Upah Minimum.

Jika penetapan UMK menggunakan PP No. 78 tahun 2015 dan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, maka masalah pengupahan akan tidak baik.

“Muhammad Fajar menambahkan Kalau PP nomor 78 penghitungannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan di undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggunakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan indikator lainnya.” ujarnya

Kita bisa melihat daerah sekitar yang lebih tinggi. Seperti Batam yang penetapannya menggunakan PP 78 saja UMK mereka sudah sampai Rp 3,5 juta. jikalau Gubernur melakukan penetapan pengupahan menggunakan undang-undang bisa lebih tinggi lagi. Fajar juga menambahkan penetapan pengupahan sebaiknya menggunakan Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bukan dengan PP No 78,” ucapnya.

Referensi : batamnews.co.id , suratberita.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here