No ratings yet.

Sejutainformasi.com – Jakarta – Pemerintah Indonesia saat ini berencana akan membuat aturan terbaru terkait mengenakan pajak penghasilan bagi para pedagang e-commerce atau perdagangan online.

Yunirwansyah yang saat ini menjabat sebagai direktur Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan mengaku, saat ini aturan yang menyangkut pajak perdagangan online atau e-commerce masih dalam pembahasan. ujarnya pada Rabu (21/2/2018).

Yunirwansyah menjelaskan, saat aturan itu nanti diberlakukan dan disahkan oleh pemerintah, pelaku pedagang online akan dibebankan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku nantinya.

Adapun aturan tersebut akan mengatur mekanisme pemajakan untuk pihak yang akan menjadi penyetor pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlakuan atas pajak yang disetor tersebut, serta hal-hal mengenai administratif lainnya.

“Saat ini, terkait permasalahan ini masih dalam pembahasan internal dan melibatkan stakeholder lainnya. Kita harap bisa diselesaikan secepatnya,” ucap Yunirwansyah.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Nazara mengaku prinsip utama dalam penerapan pajak e-commerce adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam berdagang.

“Semuanya menjalankan pajak yang sudah ada tapi memang harus diatur ketentuan, tata cara, dan juga mekanisme. Karena jenis transaksi e-commerce berbeda dengan transaksi biasa atau konvensional,” ucapnya di Kantor Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pemerintah akan memberikan akses kemudahan dalam perpajakan terutama untuk pelaku Usaha Kelas Menengah. Ia menegaskan akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Refrensi: batamnews , suratberita.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here